Bianpoen, Kota, dan Pertanyaan-pertanyaan yang Belum Terjawab
Oleh: Rifandi S. Nugroho | Rabu, 9 Sepember 2020
Permukaan tanah Jakarta amblas 25 centimeter setiap tahun. Sembilan puluh lima persen wilayah kota diprediksi berada di bawah permukaan laut pada tahun 2050. Bulan Juni lalu, banjir rob merendam sebagian perumahan elit di sisi utara akibat tanggul laut yang jebol. Di sisi lain, Jakarta babak belur dihajar beragam problematika lain yang tak kunjung usai: banjir, krisis air bersih, defisit hunian terjangkau, kriminalitas, perubahan iklim, polusi udara, sengkarut tata ruang, dan kesenjangan sosial. Hanya sedikit orang yang tahan lembam－mau memikirkan dan membagikan pikirannya secara serius－tentang perangai lingkungan kota Jakarta. Bianpoen salah satunya.
Bianpoen adalah seorang arsitek, urbanis, dan pendidik kelahiran Mojokerto 21 Februari 1930, dengan nama asli Liem Bian Poen. Masa remaja Bianpoen dihabiskan di Surabaya, bersama sahabatnya, Han Awal, mereka belajar di sekolah menengah yang sama. Bianpoen muda dikenal sebagai seorang pendiam yang suka memperhatikan lebih dulu sebelum bertindak. “Setiap persoalan yang sampai padanya, disimak secara masak-masak, mendalam, dan komentarnya dikeluarkan pada saatnya,” Kenang Han Awal, dalam catatan 72 tahun Bianpoen.
Beberapa tahun kemudian, Bianpoen melanjutkan kuliah ke Technische Hogeschool Delft, Belanda. Namun, di tengah masa studi, hubungan politik antara Indonesia dan Belanda semakin memburuk akibat konflik perebutan wilayah Irian Barat. Bianpoen memilih hijrah ke Jerman pada tahun 1957, hingga menyelesaikan tahap pendidikan sarjana di University of Technology, Hannover, pada tahun 1961.
Sebagai perantau di negeri orang, muncul keinginan untuk berkumpul dan bertukar pikiran dengan mahasiswa Indonesia lain. Bersama Sujudi, Han Awal, Suwondo B. Sutedjo, Mustafa Pamuntjak, serta mahasiswa seni dan arsitektur lain di kota Delft dan Amsterdam, Bianpoen membentuk kelompok studi bernama ATAP. Karena pembawaannya yang diplomatis dan tegas, ia pun dipercaya menjadi ketua kelompok itu.
Dalam kurun waktu 1953-1957, kelompok ATAP rutin mengadakan diskusi tentang arsitektur, perumahan rakyat, lingkungan kesehatan, dan perkotaan di Indonesia. Sesekali juga berkunjung-kaji ke negara-negara Skandinavia, melihat langsung objek-objek arsitektur modern yang dipelajari di bangku kuliah. Walaupun mengaku bukan kelompok yang serius, kultur intelektual yang mereka bangun menjadi modal penting ketika pulang dan berkarya di tanah air. Kelak, orang-orang dari kelompok ini lah yang mengisi kekosongan tenaga pendidik dan profesional arsitek pada dekade 1960-an.
Karakter Bianpoen yang disegani membuat dirinya juga dipercaya di organisasi kepemudaan lain. Selain kelompok ATAP, ia juga pernah menjadi ketua perkumpulan Tionghoa Chin Hui dan menjabat wakil ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di era kepemimpinan Koentohadji dan Soemantri Brodjonegoro. “Seorang pekerja tekun yang berkomitmen tinggi, berdedikasi di mana-mana. Itu lah Bianpoen,” Ungkap Han Awal kembali.
Menjadi Pakar Perkotaan dan Pendidik
Berbeda dari teman-temannya, selepas kuliah, Bianpoen tidak memilih jalan menjadi arsitek biasa. Ia terjun ke bidang perkotaan dengan menjadi staf ahli di City Planning Office, Hannover, Jerman, pada tahun 1961-1962. Bermodal pengalaman di negeri orang, ketika pulang ke Indonesia, Bianpoen melanjutkan karir sebagai staf ahli Dinas Tata Kota DKI Jakarta pada tahun 1970-an.
Saat aktif di instansi pelat merah, Bianpoen sering dianggap sebagai orang yang cukup kaku karena selalu memegang teguh prinsip-prinsip idealismenya. Atas dedikasinya pada persoalan lingkungan kota, beberapa tahun kemudian, Bianpoen diangkat menjadi wakil kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Masalah Perkotaan dan Lingkungan (P4L) DKI Jakarta (1974-1979), dan mengepalai instansi yang sama untuk periode berikutnya (1979-1986). Menurut Han Awal, kesederhanaan dan kejujuran Bianpoen dapat terlihat dari rumah dinas yang ia terima dengan lapang hati dari pemerintah, meskipun anak buahnya menempati rumah yang lebih besar dari dirinya.
Bianpoen juga aktif sebagai seorang pendidik. Tidak lama setelah pulang dari Jerman, ia mengajar di Institut Teknologi Bandung selama satu tahun (1962-1963), menggantikan dosen-dosen Eropa yang satu per satu pulang ke kampung halaman pasca konflik Indonesia-Belanda. Pada tahun 1970-an, atas permintaan Suwondo B. Sutedjo, ia dan Han Awal diminta membantu mengajar di Universitas Indonesia. Mereka bertiga dikenal sebagai tiga serangkai "pendiri" Jurusan Arsitektur Universitas Indonesia.
Memasuki dekade 1990-an, Bianpoen sudah tidak lagi aktif di dalam instansi pemerintahan. Bianpoen merentangkan sayapnya untuk berbagi ilmu ke beberapa universitas lain. Pada tahun 1995, ia mengajar di Fakultas Teknik, Universitas Merdeka, Malang. Terakhir, ia juga masih aktif di Universitas Pelita Harapan (sejak 1996) dan Program Pasca-Sarjana Universitas Indonesia, untuk Program Studi Ilmu Lingkungan dan Program Studi Antropologi (sejak 1983). Di samping itu, ia juga bekerja sebagai konsultan perkotaan dan lingkungan di PT Purwokanthi Kusumo (awal 1990-an).
Pada 1983, Bianpoen meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi dari Erasmus Universiteit, Rotterdam, Belanda, dengan judul thesis Urban Management, Case: Jakarta. Jalannya semakin mantap sebagai seorang cendekiawan yang bergelut pada urusan perkotaan, dengan memperluas cakupan kajiannya dari kacamata berbagai disiplin lain.
Sejak awal berkarir, Bianpoen menapakkan kaki di dua tempat yang berbeda. Satu kakinya menapak di universitas, satu lagi di kantor pemerintahan dan konsultan lingkungan. Ia rajin menuliskan pemikirannya ke dalam esai maupun jurnal akademik. Argumentasinya tidak bertele-tele. Bahasanya lugas, namun dapat dipertanggungjawabkan dan diperdebatkan secara ilmiah. Beberapa buah pemikirannya masih sangat relevan untuk direfleksikan terhadap kondisi lingkungan perkotaan saat ini.
Tentang Lingkungan Hidup Perkotaan
Dalam esai berjudul “Pembangunan Lingkungan yang Berkelanjutan” (2008), Bianpoen mengkritik karakter pembangunan di Indonesia yang sangat ekonomi-sentris, yang menempatkan pembangunan fisik sebagai prioritas. “Semua itu hanya dinikmati oleh masyarakat elit atau yang berkuasa. Jika hal ini tidak dihentikan, semua akan mengarah pada spiral kehancuran lingkungan hidup Indonesia,” Tegas Bianpoen.
Bianpoen menaruh perhatiannya pada degradasi kualitas pesisir Jakarta, seperti kerusakan biota laut dan hutan bakau akibat reklamasi untuk pembangunan permukiman, industri, tambak, dan lain sebagainya. Hingga tahun 2004, 57,6% hutan bakau yang tersedia telah hancur. 40.600 km2 dari 58.000 km2 terumbu karang yang menjadi habitat ikan-ikan dan biota laut juga tidak terselamatkan. Selain kerusakan ekosistem bawah laut yang sudah pasti terjadi, negara rugi triliunan rupiah akibat kerusakan ini.
Di samping dimensi fisik, sosial, dan kelembagaan, menurut Bianpoen dimensi etika menjadi salah satu aspek yang paling penting, namun sulit terpenuhi, dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan sepatutnya mempertimbangkan tiga aspek utama kehidupan: sosial, ekonomi, dan lingkungan, bukan malah saling menjatuhkan satu sama lain.
Bianpoen juga menaruh perhatian pada kondisi perubahan iklim satu dasawarsa terakhir. Dalam esai berjudul “Hutan - Ruang Terbuka Hijau Untuk Apa?” (2009), Bianpoen berargumen bahwa mengandalkan hutan kota untuk menekan angka karbon CO2 di udara adalah hal yang tidak lagi relevan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, ia menyebut setiap orang membutuhkan vegetasi seluas 40m2 untuk dapat menghirup oksigen bebas selama 24 jam. Jakarta, yang akan dihuni 12,5 juta penduduk saat itu, membutuhkan hutan seluas 50.000ha untuk pasokan oksigen setiap orang. Dengan luas Jakarta 68.470 ha, berarti 73% wilayahnya harus dihutankan. Dan hal ini jelas tidak akan terjadi.
Melestarikan biota laut dan menekan angka pelepasan karbon ke udara jauh lebih penting ketimbang mengembalikan kondisi hutan di kota. Sebab, 80% oksigen di bumi berasal dari hasil fotosintesis plankton dan flora lain yang ada di laut. Selain itu, setiap tahun jumlah karbon di udara meningkat 10% akibat penggunaan kendaraan bermotor dan perangkat lain manusia lainnya. Oleh karena itu, bagi Bianpoen, tanpa mengurangi jumlah pelepasan karbon maka usaha menanam pohon tetap tidak efektif, dan diperlukan kemuan politis untuk bisa melakukannya.
Menghentikan penggunaan energi fosil, mengurangi penggunaan AC dan lampu pada siang hari di perkantoran, menggunakan energi terbarukan (matahari, angin, gelombang laut, air, dan panas bumi) untuk pembangkit listrik, menata kelola daur ulang sampah kota, dan menggunakan energi listrik untuk kendaraan umum, adalah cara-cara yang bisa diupayakan untuk mengurangi jumlah karbon melalui kebijakan yang tegas. Bianpoen juga mengkritik penambahan 13 koridor TransJakarta saat itu yang dianggap menambah jumlah kendaraan bermotor di Jakarta. “Busway harus dihapus, karena menimbulkan kemacetan luar biasa di jalan-jalan alternatif dan oleh karena itu meningkatkan pencemaran udara.”, Tegasnya.
Etika Lingkungan dalam Arsitektur
“Sebaiknya kita tidak memakai kata ‘green’ atau ‘ekologis’ ‘berkelanjutan’ di depan atau belakang kata arsitektur, karena sudah terlalu sering dipakai untuk keperluan komersial, sehingga artinya menjadi kosong,” Kritik Bianpoen, “Cukup satu kata saja, ‘arsitektur’, tetapi penciptaannya dibekali dengan etika lingkungan yang tepat.”
Ada tiga dimensi yang digarisbawahi Bianpoen sebagai prinsip arsitektur berkelanjutan, yakni dimensi fisik, sosial budaya ekononomi, dan etika. Jika ada satu dimensi saja yang tidak terpenuhi pada proses penciptaan karya arsitektur, maka karya itu tidak layak disebut arsitektur yang berkelanjutan.
Dimensi fisik berkaitan dengan tahapan yang menyangkut kesadaran dalam proses pembangunan, mulai dari penentuan lokasi yang tepat untuk pembangunan, pematangan tanah, proses pembangunan, operasional bangunan, dan evaluasi pasca bangunan beroperasi. Dimensi sosial budaya ekonomi menyangkut manusia yang terdampak pembangunan, seperti upaya untuk tidak melakukan penggusuran, mencegah terjadinya kecemburuan sosial, melestarikan budaya lokal, memahami sejarah lokal, mencegah persaingan ekonomi tidak seimbang, menghidupkan solidaritas sosial, dan memanfaatkan tenaga kerja lokal. Sedangkan dimensi etika berkaitan dengan tanggung jawab moral dan wawasan lingkungan seorang arsitek, yang ia rangkum dalam dua hal, yakni kewajiban memiliki etika lingkungan yang tepat, serta melaksanakan prinsip-prinsip bioregionalisme dan ekofeminisme.
Pada tahun 2010, Bianpoen kembali menegaskan keberpihakannya pada lingkungan hidup dalam proses pembangunan. Dalam esai berjudul “Arsitektur: Rahmat Atau Bencana?”, Bianpoen mengkritik pendidikan arsitektur yang sebagian besar hanya mengutamakan aspek teknis dan seni, sementara aspek-aspek lingkungan dan sosial hanya disinggung sambil berlalu. Selain itu, kesalahan yang fatal juga sering dilakukan pemerintah melalui izin pembangunan yang merusak lingkungan alam; laut, rawa-rawa, lahan basah, daerah aliran sungai kerap menjadi korban.
“RUTRK (Rencana Umum Tata Ruang Kota) dipaksa diubah dan disesuaikan dengan keinginan pengembang yang bersangkutan. Akan tetapi ‘service’ seperti itu hanya berlaku untuk pengembang besar yang dekat dengan penguasa. Pengembang kecil, jangan coba-coba meniru.” Sebuah kritik yang sudah sering kita dengar terlontar pula dari seorang Bianpoen.
Belakangan, pada tahun 2011, Bianpoen masih sempat menyampaikan kritik pedas terhadap kondisi lingkungan hidup kota yang dinilai semakin kritis dibandingkan dekade 1980-an:
“Alam perkotaan tercemar dan rusak berat; aspek sosial memperlihatkan konflik horizontal yang merajalela dan menghilangnya solidaritas sosial; bidang ekonomi ditandai dengan kesenjangan di berbagai bidang: anak-anak terlantar dan penggusuran meningkat tajam. Sementara pendapatan negara, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, lingkungan hidup kota menurun lebih cepat lagi. Ada sesuatu yang sangat salah. Apa?”
Ada sebuah kepahitan yang tersirat dari seorang Bianpoen yang puluhan tahun bergelut dengan persoalan lingkungan kota. Namun, pertanyaan di belakangnya menunjukan bahwa dirinya tidak berhenti berpikir dan mengajak orang lain untuk turut memikirkan persoalan-persoalan yang masih tersisa.
Bianpoen menutup kumpulan esainya dengan sebuah catatan penting:
“Kita tidak dapat menunggu sampai kurikulum pendidikan arsitek berubah. Kita tidak dapat menunggu sampai oknum-oknum pemerintah berubah. Tapi dalam waktu singkat kita sendiri dapat mengubah nilai-nilai yang kita pakai sekarang, pada saat merancang dan sesudahnya, yaitu:
Kekuasaan diubah menjadi keadilan
Kekayaan diubah menjadi kedamaian
Kebanggaan diubah menjadi kerendahan hati
Maukah kita (para arsitek) melakukan hal itu? Jika ya, maka arsitektur dapat menjadi rahmat. Jika tidak, maka arsitektur merupakan bencana bagi umat manusia dan seluruh bumi kita, yang akan menuju ke kepunahan global.
Semoga hal itu tidak akan terjadi.”
Pada 1 September 2020 lalu, kita kehilangan sosok Bianpoen, seorang pemikir perkotaan yang punya keteguhan sikap terhadap keadilan dan kemanusiaan, serta memegang teguh prinsip-prinsip etika lingkungan. Sementara itu, kita masih harus berhadapan dengan bejibun persoalan kota yang justru semakin kompleks. Di tengah-tengah kerunyaman ini, Bianpoen menitipkan pertanyaan sederhana utuk terus kita ingat: arsitektur itu untuk apa? Untuk siapa?
--
Bacaan lain terkait Bianpoen:
- Bianpoen. (2011). Untuk Apa? Untuk Siapa?. Tangerang: Uph Press.
- Tjahjono, G., Kusumayanti, M., Herlily, ., & Bianpoen, . (2002). Pelita pura: 72 tahun Dr. Ir. Bianpoen. Jakarta: Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.
- Tentang ATAP baca lebih lengkap di buku Tegang Bentang: Seratus Tahun Perspektif Arsitektural di Indonesia (2012), Terbitan Pusat Dokumentasi Arsitektur.